Said Syaidina Ali

Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-48

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

The outbreak of the Covid 19 throughout the world, it resulted in paralyzed economies in the world, one of which is Indonesia. There have been mass layoffs and many company closures due to a drastic decline in company turnover. In the end, the company is forced to terminate the employment relationship with the worker, as a consequence, the company is required to pay layoff compensation in accordance with the provisions of the law. Payment of layoff compensation in large numbers is difficult to fulfill directly by employers considering the company's financial condition went bankrupt due to continuous losses, this study uses a descriptive qualitative method by describing the condition of the company through interviews with former workers, by explaining and answering using theories to make a conclusion. The way that can be done for workers to get their rights is to use the bankruptcy mechanism by means of which former employees submit bankruptcy applications to the commercial court with the aim that the directors are responsible for the rights of the former workers.

KEYWORDS:

Bankruptcy, Termination of Employment, Compensation, Commercial Court

REFERENCES

Book
1) Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Rajawali Press, 2014

2) Juliansyah Noor, metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karta Ilmiah, Jakarta, Kencana Edisi Pertama, 2017.

3) Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kab. Suabumi, CV Jejak, Cetakan Pertama, 2017.

4) Handy Firmansyah, Siti Hajati Hoesin, Analisis Hukum Pembayaran Kompensasi PHK Pada Perusahaan Yang Mengalami Kerugian Di Masa Pandemi Covid – 19, Faultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 08 Nomor 1.

5) Jerry Hoff, “Undang-Undang Kepailitan di Indonesia’(penerjemah Kartini Mulyadi, PT Tata Nusa, Jakarta 2000.

6) Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

7) Ni Putu Diah ANjeni Werdhi Wahari, Kedudukan Hak Pekerja Ketika Perusahaan Dinyatakan Pailit, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,

8) Dimas Hanif Alfarizi “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Dalam Kepailitan”, Vol. 5 No.6, 2016, Jurnal UNDIP, Semarang

9) Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019,

Constitution
1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

2) Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada bunyi pasal 156 jo. 157.

Internet
1) Dikutip dari https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19, diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 17.45

2) Dikutip dari https://indonesiabaik.id/videografis/dampak-pandemi-1300-gerai-ritel-tutup diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 17.54.

3) Dikutip dari https://bisnis.tempo.co/read/1689899/terbaru-23-daftar-startup-indonesia-yang-phk-massal-hingga-2023 diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 17.59

4) Dikutip dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-- sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul 18.07

5) Dikutip dari situs https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 16.17

VOlUME 06 ISSUE 07 JULY 2023