Volume 07 Issue 10 October 2024
1Moch Hadi Pranoto, 2Atik Winanti, 3Heru Sugiyono
1,2,3Study Master Program Of Law, Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-03Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
Indonesia is a country that is blessed by Allah Swt with a very large expanse of space and territory and is located on the equator surrounded by the sea. This is a natural resource that is very rarely owned by other countries, where the sun shines every year with high humidity. These resources are controlled by the state and used as much as possible for the welfare of the community. One of the related natural resources is plants that can grow well in the area. Oil palm is a plant originating from West Africa that is very suitable for growing in the equatorial area. Currently, Indonesia is the largest producer of palm oil in the world. The greatest utilization of this blessing are for the welfare of the community and based on sustainable Regional Spatial Planning. On its implementation the Regional Spatial Planning has been divided according to its function and sustainability. This condition is contrary to the current government policy, where the government has implemented a moratorium policy on new business use rights for the Plantation sector. The regulation was Presidential Instruction (Inpres) Number 8 of 2018. The purpose of the Moratorium is to control the deforestation of Primary Forests and also improve the Governance of Oil Palm Plantations. In its implementation, there are indeed successes and weaknesses. Successes are mainly in holding back the rate of deforestation or forest encroachment. The weakness is that in terms of Regional Spatial Planning, there should still be many areas that can be used for developing plantation land, especially unproductive and non-forest areas. So that the ideals of improving the welfare of the community can be truly realized.
REFERENCES
Book:
1) Arba, S.H., M.Huzn.; Hukum Agraria di Indonesia; 2015; Hlmn 4- 57.
2) Asfar, Andi Muhamad Iqbal Akbar, et.al, 2021. Hiasan Dinding Estetika Dari Limbah Sekam Padi. Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services, Volume 1 No. 3.
3) Nur Sholikin, 2019, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Pasuruan : PT Qiara Media, hlm 43-59.
4) Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik, 2023. Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa Cendekia.
5) Siahaan, Verdinand Robertua, 2020, Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus, Jakarta: UKI Press.
6) Soekanto, Soerjono, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
7) Wahid, A. M. Yunus, 2016, Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenada Media.
Journal:
1) Christiawan, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Moratorium Pada Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Veritas et Justitia, Vol 6, No. 1, hlm. 3.
2) Duakajui, Nella Naomi, Firda Juita, & I. Anshori, 2022. Analisis Ekonomi Pendapatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Elais gueneensis J) Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Paradigma Agribisnis, Volume 4 No. 2.
3) Erwinsyahbana, Tengku & Ramlan, 2017, Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis, Borneo Law Review Journal, Volume 1 No. 1.
4) Syarifuddin Akil , Dirjen Penata Ruang, Sejarah Penata Ruang Indonesisa;2023. Hlmn 79-84.
5) Iwan Kustiwan, Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan; Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah; Hlm 1-46 2021.
6) Lubis, Andi Dermawan, Novia Arismawati & Wahyu Hidayat Pratama, 2021, Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu: Studi Kasus: Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Pagelaran. Jurnal Pertanahan, Volume 11 No. 2.
7) Mispansyah, Nurunnisa; Penyalahgunaan Periinan Perkebunan Sawit dalam perpektif tidak pidana Korupsi. Oktober 2021, Hlm 354.
8) Purba, Jan Horas V. & Tungkot Sipayung, 2018. Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Masyarakat Indonesia, Volume 43 No. 1.
9) Rafidah, et.al, 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Minyak Sawit di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal, Volume 5 No. 1.
10) Rahma, Nabila Luthvita, Muhammad Amin Rois & Amalya Nur Hidayah, 2022. Menyoal Moratorium Sawit: Prospek dan Tantangan. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 13 No.1.
11) Situngkir, Dejoi Irfian, 2022, Daya Saing Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global. Jurnal Agroindustri, Agribisnis, Dan Agroteknologi, Volume 1 No.1.
12) Subagiyo, H., & SM, A. D. (2018). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5 No. 1, hlm. 153
Non-Governmental Organization (NGO) Report:
1) Eka Wulandari, Aprisep Ferdhana Kusuma; Kelapa Sawit Indonesia : Dilema dan Solusi yang tidak kunjung usai; Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2023; Hlmn 58.
2) Kementrian kehutanan dan Lingkungan Hidup. Status Lingkungan hidup Indonesia 2022; Hlmn 70.
3) Team SPOS Indonesia; Undang Undang Cipta Kerja dan Sawit Berkelanjutan dalam Sebuah Opini Legal; Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan tahun 2021; Hlmn 99-112.
4) Chain Reaction Reasearch; Moratorium Indonesia: Celah dan Sanksi yang Lemah Gagal Menghentikan Deforestasi terkait Sawit; Juni 2021; Hlmn 8.
5) Tungkot Sipayung; 17 Isu Sawit dalam Tata Kelola dan Kebijakan (2024);PASPI; Hlmn 12.
Laws :
1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
7) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014; Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sepanjang mengatur mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Online Sources:
1) BPS. (2020). “Kontribusi Devisa Sawit Pada Neraca Perdagangan Non-Migas Indonesia 2010-2021”. Data diolah oleh PASPI.
2) Buletin Digital BPDP-KS, “Moratorium Izin sawit: Dulu dan Sekarang“, (Online) tersedia di Moratorium Izin Sawit : Dulu dan Sekarang – Buletin Digital BPDP-KS (18 Maret 2024).
3) Governansi, Komite Nasional Kebijakan, Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI), Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian (17 Juni 2024).
4) Indexmundi, “Palm Oil Production by Countri in 1000 MT”(Online), tersedia di Palm Oil Production by Country in 1000 MT - Country Rankings (indexmundi.com) (15 Maret 2024).
5) KBBI Online, “Arti Kata Keadilan”, (Online) tersedia di Arti kata keadilan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (18 Maret 2024).
6) KBBI Online, “Arti Kata Moratorium”, (Online) tersedia di Arti kata moratorium - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (23 Februari 2024).
7) Redaksi SI, “Devisa Sawit dan Neraca Perdagangan Indonesia 2021 Capai Rekor Tertinggi” (Online), tersedia di Devisa Sawit dan Neraca Perdagangan Indonesia 2021 Capai Rekor Tertinggi – Kantor Berita Sawit (sawitindonesia.com) (18 Maret 2024).
