Volume 07 Issue 05 May 2024
1Reni Ayu Wulandari, 2Handoyo Prasetyo
1,2Fakultas Hukum, Magister Huku, Univeristas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-103Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
This research aims to explain differences in judges' decisions regarding the imposition of sentences below the minimum in narcotics offense cases. The main focus of this research is the judge's thoughts when adjudicating narcotics cases which causes inequality in sentencing and determining appropriate sentencing criteria that the judge can take into consideration so that there is no inequality in punishment in the future. Inequality in sentencing has the meaning of giving different sentences to convicts in cases that are similar or almost similar in terms of the level of crime, whether they are carried out simultaneously or not, without justifiable reasons. This research aims to identify and analyze the basic considerations of judges in determining sentences against drug offenders, as well as identifying the factors that influence judges' decisions against perpetrators, especially those who violate Article 112 and Article 114 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The data used in this research is secondary data in the form of judge's decisions. The analytical approach used is the case approach and criminal law concepts. The research results show that the judge considered the evidence presented in accordance with the procedures regulated in the Criminal Procedure Code in deciding the case. Factors that influence the judge's decision include legal aspects, characteristics of the perpetrator, and subjective factors of the judge concerned.
KEYWORDS:Narcotics, Disparity, Crime, judge’, Consideration of Judges.
REFERENCES1) Anggara Suryanagara, “Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim),” Tesis Pascasarjana pada universitas sumatera utara: tidak diterbitkan, 4.2 (2016), 204–20.
2) Barda Nawawi Arief dkk, 2017 “Formulasi Ide Permaadan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Jurnal Law Reform, 13, Vol. 1 , hlm. 36., sumber: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/15949/11861, diakses 3 Agustus 2023.
3) Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia, (Semarang: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hlm 46.
4) Dimas Jarot Bayu, Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat, Selasa, 14 September 2021, https://www. katadata.co.id, diakses 19/02/2023, 09:27 WIB.
5) Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, “Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI. Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga,” 2013.
6) Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.
7) Fauziah Lubis, 2020, “Bunga Rampai Hukum Acara Pidana”, Medan: Manhaji, hlm. 65.
8) Hanafi, J. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika. Skripsi Universitas Islam Negeri Kalijaga, diakses tanggal 9 Juli 2023, sumber: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8563/
9) Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 33/Pid.Sus/2015/PN Mgg, dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln.
10) Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 72/Pid.Sus/2019 PN.Mad dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl.
11) Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN. Pwt dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln.
12) Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln, dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds
13) Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag.
14) Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." Lex Crimen 3.1 (2014), hlm. 134.
15) Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, cetakan kelima, Bandung: P.T. Alumni, 2008.
16) Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Selasa, 24 Agustus 2020.
17) Satjipto Raharjo, 1991, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.
18) Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).
19) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
20) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
21) Tri Agus Gunawan, Analisis Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 112 ayat (1) bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, PPs Fakultas Hukum UII Program Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: tidak dipublikasikan, 2013.
22) Yamin, M, 2012, Tindak Pidana Khusus, Bandung: Pustaka Setia.