¹Fazlar Rusyda Kamila, ²Aminah

^1,2Master of Law Porgram, Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia.

DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-19

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

Decision Number 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Panel of Judges at the Jepara District Court is one of the cases of many environmental activists who were deprived of the right to voice their opinions to protect the environment. This article examines the state's responsibility in protecting environmental activists in Indonesia based on the applicable legal framework, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as supporting regulations such as Attorney General's Guidelines No. 8 of 2022 and PERMA no. 1 of 2023. The main focus of the article is to understand the extent to which these regulations provide effective protection to environmental activists from unfair legal claims (Anti-SLAPP) and ensure they can carry out their rights and obligations in defending the environment without fear of intimidation or legal persecution. This research also explores the implications of the application of laws and regulations on law enforcement practices, especially in the context of protecting environmental activists.

KEYWORDS:

Environment, Environmental Activists, Legal Protection.

REFERENCES
1) Elmuhtaj,Majda. (2008). Dimensi- Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

2) Kendrick, Leslie. "Speech, Intent, And The Chilling Effect". William & Mary Law Review. 54 (5): 1633–1691. 2013.

3) Fahmi,Sudi. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal hukum no.2 vol.18april 2011:212-228

4) Herning Sitabuana,Tundjung. Harry Setiawan. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Era Hukum Volume 19 No.1 Tahun 2021.

5) Harahap,Irawan. Riantika Pratiwi, Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia, Jotika Research In Business Law Vol. 2, No. 2, Juli 2023.

6) Lidya Nelisa, Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 1, 202.

7) Nani Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Media Iuris Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hal 115.

8) Rapiuddin Hamarung, ‘Perlindungan Terhadap Peran Serta Masyarakat (Anti-Strategic Lawsuit Againts Public Paticipation (SLAPP Suit)’ in Henri Subagiyo (ed), Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Edisi Pertama) (1st edn, ICEL 2014).[70].

9) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

10) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

11) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

12) Institute For Criminal Justice Reform, Pendapat Hukum: Kejaksaan Negeri Jepara Sebagai Dominus Litis Dapat Tidak Melanjutkan Proses Penuntutan Tersangka Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, Https://Icjr.Or.Id/Icjr-Kirimkan-Surat-Dan-Pendapat-Hukum-Ke-Jaksa-Untuk-Hentikan-Penuntutan-Aktivis-Lingkungan-Daniel-Tangkilisan/ . Diakses Pada 17 Apr. 24.

13) Humas Mahkamah Agung, Resmikan Peluncuran Buku Anti-Slapp, Ketua Ma Ungkap Masalah Lingkungan Hidup Harus Menjadi Perhatian Serius, Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/5903/Resmikan-Peluncuran-Buku-Anti-Slapp-Ketua-Ma-Ungkap-Masalah-Lingkungan-Hidup-Harus-Menjadi-Perhatian-Serius, Diakses Pada 17 Apr. 24.

14) Aida Mardatillah,”Pengadilan Dinilai Gagal Jadi Benteng Kebebasan Berekspresi Atas Vonis Daniel Tangkilisan” Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Pengadilan-Dinilai-Gagal-Jadi-Benteng-Kebebasan-Berekspresi-Atas-Vonis-Daniel-Tangkilisan-Lt66110ecfccd80/?Page=3 Diakses Pada 12 Apr. 24

15) Nur Ithrotul Fadhilah, Aktivis Lingkungan Karimunjawa Divonis Tujuh Bulan Penjara – 'Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi Dan Perlindungan Sangat Minim' Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Ce7xr9k93gro

Volume 07 Issue 06 June 2024