Volume 07 Issue 06 June 2024
1Geraldine Renayanthi,2Suherman,3Heru Sugiyono
1,2,3Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-71Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
This research was conducted to determine protection and law enforcement practices related to exclusive rights for inventors in the context of preventing intellectual property violations in Indonesia. In practice, patents in Indonesia adhere to the rules of Law Number 13 of 2016 concerning patents which contain articles regarding the protection of an invention and sanctions if there is a violation of intellectual property, both criminal and civil. The method used in this research is a normative juridical legal research method. The result of this research is that the Patent Law in Indonesia has been regulated in such a way as to protect inventors' inventions. But unfortunately the rules and practices do not work straight so there are still legal violations as happened at PT. FIRSTWAVE, and therefore it is necessary to update the Patent Law in Indonesia.
KEYWORDS:Patents, Intellectual Property Rights, Inventions.
REFERENCES1) Andrian Nathaniel, Michelle Audree Ongko, Richie Sanjaya Putra, “Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi”, Jurnal Fakultas Hukum UPH, 2024
2) Bambang Kesowo, 2021, Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung : Bumi Aksara, hlm. 2.
3) Bambang Sunggono,2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28.
4) Budi Agus Riswandi, “Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja Terhadap UU Merek dan Paten dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2021, hal. 1
5) Carlos Alberto Primo Braga, The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South, Vanderbit Journal of Transnational Law, Vol. 22:223, 1989, hal. 253
6) Cita Citrawinda Noerhaadi, “Kebijakan Kesehatan Publik dan Perlindungan Paten di Bidang Farmasi”, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 1
7) Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 60.
8) Hery Firmansyah, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Yogyakarta : Penerbit Medpress Digital, hlm. 2.
9) https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/kenali-lebih-dekat-pemeriksaan-substantif-pada-pct?kategori=agenda-ki, diakses pada tanggal 10 mei 2023 pukul 23:33
10) https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patent-cooperation-treaty, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 23:04
11) https://www.wipo.int/patents/en/, diakses pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 22:27
12) https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.35.
13) Ishaq, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 43.
14) Lihat dan bandingkan antara UU Paten Nomor 14 Tahun 2001 dengan UU Paten Nomor 13 Tahun 2016, yang memiliki perbedaan terkait “metode pemeriksaan” yang merupakan metode diagnosa. Sementara yang dimaksud dengan “metode perawatan” adalah bagian dari metode perawatan untuk medis. Dalam hal kaitannya dengan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan juga pembedahan menggunakan peralatan kesehatan, Adapun ketentuan ini berlaku bagi invensi metodenya saja, sementara peralatan kesehatan termasuk bahan, alat ataupun obat tidak menjadi bagian dalam ketentuan ini.
15) Lihat lebih lanjut Pasal 3 dan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
16) Lihat lebih lanjut Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
17) Lihat Pasal 2 Jo Pasal 3 ayat (1) UU Paten
18) Lihat Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten
19) Lihat Pasal 5 ayat (3) UU Paten
20) Lihat UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
21) Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung : Unpad Press, 2016, hlm. 125
22) Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, No. 1 (2022), hal. 73.
23) Novianti, 2017, Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty, Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum Vol 8, No 2 (2017), hlm. 290.
24) Pada tanggal 14 Juli 1967 WIPO didirikan di Stockholm dan ditandatanganinya the Establishment Convention ¬– the WIPO Convention. WIPO telah melakukan pengadministrasian berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual sebanyak 26 traktat internasional sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 keanggotaan WIPO memiliki 193 negara anggota.
25) Pasal 1 Konvensi Paris
26) Patent Cooperation Treaty, hlm. 6.
27) Soerjono & Sri Mamudji Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2003, hal 13.
28) Telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997.
29) www.daftarhaki.com, diakses pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 21.35