Volume 07 Issue 08 August 2024
1Moehammad Nur Taufiq, 2Umi Enggarsasi, 3Dwi Tatak Subagiyo
1,2,3Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University,
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-40Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
In the increasing demands for environmental protection and management which are currently increasing and require attention from every child of the nation as both policy makers and the community in general, the environmental law since the enactment of Law Number 4 of 1982 to Law Number 32 of 2009 which was then codified in the main ideas of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, this is the answer to the government's efforts in enforcing environmental law to be better and more beneficial. In the application of criminal law sanctions as a result of criminal acts by reviewing and highlighting the application of law to the implementation of environmental management as an effort for environmentally sustainable development, problems regarding the consequences of criminal acts committed by Business Entities so that they can result in additional criminal penalties must be based on legal norms by paying attention to the level of public awareness and global environmental developments and international legal instruments related to the environment as well as the awareness and life of the community in relation to environmental management have developed in such a way that they need to be refined to achieve the goals of environmentally sustainable development.
KEYWORDS:tindak pidana lingkungan hidup, badan usaha, izin lingkungan
REFERENCES1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
11) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
15) Amiq, Bachrul, 2013, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
16) Machmud, Syahrul, 2012, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas, Mandar Maju, Bandung.
17) Renggong, Ruslan, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenamedia Group, Jakarta.
18) Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.