VOlUME 04 ISSUE 06 JUNE 2021
1Desi Desturi, SH, 2Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
1,2Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, RS. Fatmawati Street, South Jakarta City, 12450
Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
A corporation is an entity or legal subject whose existence makes a major contribution in increasing economic growth and national development, but in reality, corporations sometimes also commit various criminal acts (corporate crimes) that have a detrimental impact on the state and society. A corporation can be considered to have committed a crime based on the actions of a person who controls the management of the corporation. PT. Asuransi Jiwasraya (Company) as a state-owned company in recent years has been in the spotlight. PT. Asuransi Jiwasraya (Government company) is unable to fulfill its customer's maturity policy obligations of around Rp 12.4 trillion. The default of PT. Asuransi Jiwasraya (Government company) actually occurred in one of its flagship products, the JS Saving plan. JS Saving plan is a life insurance product as well as an investment offered through banking or bancassurance. In contrast to unit-linked insurance products where the investment risk is borne by the policyholder, the JS Saving plan is a non-unit-linked investment whose risks are fully borne by the insurance company. The purpose of this study was to determine the implementation of corporate responsibility in the case of PT. Asuransi Jiwasraya (Government company) and to determine the optimization of corporate responsibility for the perpetrators of corruption at PT. Asuransi Jiwasraya (Government company) in returning losses to the state and customers (the public). The type of research used in writing this thesis is a normative legal research type. The results obtained are that in the corruption case that occurred at PT. Asuransi Jiwasraya (Government company) there were several perpetrators who were charged, one of which was Heru Hidayat who is the main commissioner of PT Trada Alam Minera who also manages and controls corporations involved in criminal acts. Corruption Deviations in Financial Management and Investment Funds by PT. Asuransi Jiwasraya (Government company). Heru Hidayat as one of the main actors in the corruption case has now been sentenced to life imprisonment plus a replacement money of Rp 10.73 trillion. Meanwhile, the corporations that have been accused are 13 Investment Manager Companies which have been transferred to the Corruption Court at the Central Jakarta District Court and are currently in the trial process.
KEYWORDS:Corporate Responsibility, Corruption Crimes, PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat , Investment Manager
REFERENCES:
BOOKS:
1) Hasbullah F.S, 2013, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
2) Mahrus Ali, 2008, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
3) Prodjodikoro, W, 2003, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.
4) Rhiti, H, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
5) Sembiring, S, 2006, Hukum Asuransi, Penerbitan Nuansa Aulia, Bandung.
6) Soekanto, S, 1981, Pengatar Penelitian Hukum, U.I Press, Jakarta.
7) Wirjono, R, 2006, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Papers
1) Moh. Mahfud MD. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
2) Mugopal, U, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik), makalah disampaikan dalam Seminar tentang “Kedudukan dan Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Selasa, 15 November 2016, Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.
3) Purwoleksono, DE, 2016, Tindak Pidana Korporasi: Catatan Kritis Pengaturannya dalam Undang-Undang, disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang “Pembaruan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2016.
4) Saputra, R, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)’, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2015, ISSN: 2356-1440.
Website:
1) Moeliono, T. P. "The Principle of Legality in Criminal Procedural Law: Criticism of the Court's Decision on Pretrial". Journal of the Law of Ius Quia Iustum, Vol. 22 No. 4. 2015.
The Law
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).
9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).
10) Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst
11) Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst.
12) Putusan Nomor: 2/Pid.TPK/2020/PT.DKI.
13) Putusan Nomor: 3/Pid.TPK/2021/PT.DKI.
14) Putusan Nomor: 4/Pid.TPK/2021/PT.DKI.
15) Putusan Nomor: 5/Pid.TPK/2021/PT.DKI.
16) Putusan Nomor: 6/Pid.TPK/2021/PT.DKI.
17) Putusan Nomor: 7/Pid.TPK/2021/PT.DKI.