¹Claudia Aurora (225214479), ²Teresia Nelli (235215122), ³Damianus Krismantoro

^1,2Students of Magister Of Law, Faculty Of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia
³Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-106

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

Village land is Land owned by the village government as a source of village income and should be used for the prosperity of the village community, but in reality, village treasury land is currently being misused and even sold for housing even though this is prohibited. This research aims to determine the modes of misuse of village treasury land and what efforts are needed to overcome the misuse of village treasury land in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. This research uses empirical and normative types of legal research. The data sources used are primary data and secondary data. The results of this research are that four modes of abuse of village treasury land occur in the Special Region of Yogyakarta, namely inappropriate land use permits, buying and selling of village treasury land, village treasury land being used as housing, and village officials corrupting the rental proceeds of village treasury land. Efforts to overcome the misuse of village treasury land can be made through preventive and corrective efforts.

KEYWORDS:

Misuse, Utilization, Village Treasury Land, Privilege Law, Special Region of Yogyakarta

REFERENCES
1) Ayon Diniyanto, Reformasi Hukum Tanah Desa : Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan, Volume 8 Nomor 3, 2019, hal 2

2) Sigit Sapto Nugroho, Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran sebagai Aset Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur),” Yustisia Merdeka, 2015, hal 26-27

3) Damianus Krismantoro dan Vincentius Hari Supriyanto, Village Treasury Land Legal Status After The Implementation Of Law Number 13 Of 2012 Concerning Special Region Of Yogyakarta Privileges, Journal of Positive Psychology and Wellbeing, Volume 6, 2022, hal 1

4) Dewi, Lavellia Ardita, dan Darsono, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi), 2017, hal 2

5) Syihabudin Sya’ban S.P dan Hanafi Tanawijaya, Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang), Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal 6

6) H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 57

7) Maulida Illiyani, 2020, “Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (PascaPenerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 22 No. 3 Tahun 2020, journal homepage: https://jmb.lipi.go.id/jmb, hlm. 372

8) Damianus Krismantoro dan Vincentius Hari Supriyanto, Village Treasury Land Legal Status After The Implementation Of Law Number 13 of 2012 Concerning Special Region Of Yogyakarta Privileges, Journal of Positive Psychology and Wellbeing, Volume 6, 2022

9) Sri Hajati, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Surabaya : Airlangga University Press, 2017, hal 387

10) Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, dan Muhammad Fauzan Hidaya, Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali), Jurnal Bedah Hukum, 2022, hal 143

11) Nabila Khalisha dan Puti Priyana, Status Kepemilikan Aset Tanah Kas Desa Milik Pemerintah Kota Bekasi Yang Terletak Di Wilayah Kabupaten Bekasi, Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2022, hal 4

12) Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2019, hal 1

13) Silvy Dian Setiawan, JCW Tanggapi Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di DIY https://rejogja.republika.co.id/berita/rv5rgz291/jcw-tanggapi-kasus-penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-diy

14) Haris Firdaus, Penyalahgunaan Tanah Kas Desa Di Sleman, Pelaku Meraup Pemasukan Rp 29 Miliar, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup- pemasukan- rp-29-miliar

15) Fattahillah Fahmi, ”Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DaerahIstimewa Yogyakarta,” Lex Renaissance, 2016 hal 149-150

16) Indrianasari dan Eufamia Shela, “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul”, E-Journal Universitas Atma Jaya, 2020, hal 3

17) Based on an interview with the Land and Spatial Planning Service, Sigit Priyatno S. Si, M.IL

18) Intan Nevia Cahyana, Kebijakan Pemanfataan Tanah Kas Desa (Tkd) Dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfataan Dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum , 2019, hal 6

19) Elsa Pebriani Sinaga dan Tri Daya Rini, Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Di Kalurahan Srimulyo, Bantul, DIY), Jurnal Governabilitas, 2022, hal 9

20) Reka Hajria Kuffa, Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru Kecamatan TapungKabupaten Kampar Tahun 2020, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 10: Edisi I Januari – Juni, (2023), hal 2

21) Dian Herdiana, Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa, Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, Jurnal Inovasi Kebijakan, 2019

22) Humas DIY, Pemda DIY Apresiasi Kejaksaan Ungkap Kasus Mafia Tanah Kas Desa di Sleman https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-apresiasi-kejaksaan-ungkap-kasus-mafia-tanah-kas-desa-di-sleman

Volume 06 Issue 12 December 2023