Volume 08 Issue 02 February 2025
1Bening Setara Bulan, 2Rahman Amin
1,2Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta University
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i2-34Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
Indonesia is the largest maritime country in the world with a variety of marine life, where to protect it, the Government of Indonesia has passed Law Number 5 of 1990 concerning Biological Resources and Ecosystems, and Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. However, the fact is, there are still frequent catches and trade of shark fins which are protected animals. This research is normative juridical research, with a legislative approach and a case approach. The results of the research, that First, that law enforcement against the perpetrators of the crime of shark fin trade in the case of Denpasar District Court Decision Number 312/Pid.Sus/2015/PN Dps, and the Rokan Hilir District Court Decision Number 549/Pid.Sus/2018/PN Rhl, is still not implemented optimally, where the judge's criminal sentence is still very light from the criminal threat in the law so that it does not provide a deterrent effect to the perpetrators and does not provide general prevention to the public. Second, obstacles in law enforcement against perpetrators of shark fin trafficking, namely constraints on legal substance that have not specifically regulated criminal sanctions for shark fin trading, obstacles for law enforcement, namely not implementing the provisions of the law to the maximum, obstacles in facilities and infrastructure that are not adequate to expose shark fin traders, and obstacles in public legal awareness, especially fishermen, regarding the prohibition of shark fin trade.
KEYWORDS:Law Enforcement, Perpetrators, Crime, Trade, Shark Fins
REFERENCESBook
1) Adhami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
2) Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
3) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
4) Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
5) Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020.
6) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
7) Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, Sleman: Deepublish, 2019.
8) Rahman Amin, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata, Sleman: Deepublish, 2020.
9) Rahman Amin, Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional, Sleman: Deepublish, 2024.
10) Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
11) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
12) Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990. Law and Legislation
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007.
8) Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5/Permen-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Journals
1) Ferni Febriani Pipa, et all, Alur Proses Produksi dan Perdagangan Sirip Hiu di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Innovative: Journal of Social Science Research, Volume 4, Nomor 5, 2024.
2) Lisa Regina Syahfriliani dan Dessy Sunarsi, Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu di Indonesia, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2020.
3) Made Ayu Ananda Aulia dan Reni Windiani, Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia, Journal of International Relations Diponegoro (JIRUD), Volume 7 Nomor 3, 2021.
4) Maratade Mopay, et all, Identifikasi Molekuler dan Status Konservasi Hiu Dari Perdagangan Sirip di Kota Manado Sulawesi Utara, Jurnal Ilmiah Platax, Volume 9, Nomor 2, 2021.
5) Rahman Amin dan Muhammad Fikri Al Aziz, Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 17, Nomor 1, 2023.
6) Samaluddin dan Afdal Rahmat Slamat, Peran Unit Penegakan Hukum Satpol AIRUD Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan oleh Nelayan di Perairan Laut Teluk Baubau, Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Volume 4, Nomor 2, 2023.
7) Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 7, Nomor 6, 1977.
8) Tika Dian Pratiwi, Shark Finning Sebagai Isu Global Penyebab Kepunahan Hiu di Dunia, Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations, Volume 1, Nomor 1, 2016.
9) Triyono, et all., Sumber Daya Hiu dari Perspektif Sistem Ekologi Sosial (Studi Kasus di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat), Jurnal Enggano, Volume 5 Nomor 3, 2020. Onter Resources
1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid.Sus/2015/PN Dps.
2) Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN Rhl. Internet
1) Asnawi, Mengungkap Perdagangan Hiu Ilegal, Berbagai Modus Kelabui Aturan, https://www.mongabay.co.id/2023/07/15/mengungkap-perdagangan-hiu-ilegal-berbagai-modus-kelabui-aturan-2, accessed on February 2, 2025, at 08.00 WIB.
2) Elizabeth Claire Alberts, Global Shark Deaths Increasing Despite Finning Bans, Study Shows, https://news.mongabay.com/2024/01/global-shark-deaths-increasing-despite-finning-bans-study-shows, accessed on February 2, 2025, at 07.00 WIB.
3) World Wildlife Fund, https://www.worldwildlife.org/species/shark accessed on February 2, 2025 at 07.30 WIB.