¹Aliyya Hana Kartika, ²Fifiana Wisnaeni

¹Master of Law Student, Diponegoro University. Semarang.
²Lecturer at the Faculty of Law, Diponegoro University. Semarang.

DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i2-64

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

Sexual violence cases are like the tip of the iceberg, where sexual violence can happen to anyone, anywhere and anytime. The Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) is the answer to the rampant sexual violence in Indonesia. The ratification of this law went through a long process since the beginning where it was initiated in 2012. This study uses normative juridical with an approach method. This study uses a statute approach. The main purpose of this study is to examine the configuration and legal products of the TPKS Law. The results of the study show that the Law on the Crime of Sexual Violence has a democratic configuration and will produce legal products that are responsive in character.

KEYWORDS:

Sexual Violence; Political Configuration; Sexual Violence Criminal Law

REFERENCES
1) Arifin, Yusuf. 2024. “Politik Hukum Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Literasi Hukum, Vol. 8 No. 1

2) Aprimayanti, Risyah. “Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014-2019”, SETARA, Vol. 4 No. 2.

3) Nurisman, Eko. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 2.

4) Indonesia Judicial Research Socielty (IJRS), 2024, “Peningkatan Kapasistas Advokat terkait Undang – Undnag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, diakses dari https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/materi-ajarpeningkatan-kapasitas-advokat-terkait-uu-tpks/

5) Marpaung, Lintje Anna, 2012, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum” (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia), Pranata Hukum, Vol. 7 No.1

6) Cakrawikara, “Partisipasi Bermakna Gerakan Masyarakat Sipil dalam Advokasi UU TPKS”, diakses dari https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/09/17-06-22-Partisipasi-Bermakna.pdf

7) Saefudin, Yusuf, 2023, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, Kosmik Hukum, Vol. 23 No.1.

8) Siscawati, Ade L.M, 2022, “Tantangan Gerakan Perempuan dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Dharmasmrti, Vol. 22, No. 22.

Volume 08 Issue 02 February 2025